HMB Nilai Aksi Unras GEMUK, Bentuk Dari Kekecewaan Terhadap Pemerintah

by |16 views

FAJARBANTEN.COM – Menyikapi aksi unjuk rasa (Unras) yang dilakukan oleh ribuan massa dari Gerakan Masyarakat Ujung Kulon (GEMUK) dan sejumlah organisasi kemahasiswaan yang ada di Pandeglang, maupun Banten, di Pendopo Bupati Pandeglang serta di Pemprov Banten (KP3B), pada Selasa (17/10/2018) kemarin, yang sempat terjadi baku hantam, antara massa aksi dengan aparat keamanan di KP3B saat itu.

Dinilai Wakil Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Robi Ahdiyat, merupakan bentuk anarkisme terhadap warga negara Indonesia, yang sedang menyampaikan pendapatnya dimuka umun. Karena aksi massa tersebut, adalah murni atas kejenuhan warga selatan Pandeglang, terhadap buruknya kondisi pembangunan yang ada di wilayahnya, terlebih buruknya sejumlah infrastruktur jalan yang ada di wilayah itu.

Baca Juga  Kemegahan PCF 2019 Ternoda Oleh Penelantaran Dewan Juri

“Ini sudah diluar dugaan kami, ketika anak bangsa menyampaikan aspirasinya pada pemerintah, ternyata telah diperlakukan dengan tidak manusiawi. Padalah menyampaikan pendapat dan kritikan tersebut, dijamin oleh konstitusi kita UUD 45. Dan kemarahan massa itu pun, adalah anti kalimak dari rasa kekesalan warga selatan, yang selama ini selalu menjadi anak tiri, dari geliatnya roda pembangunan di Banten secara umum,” tegas Robi melalui pesan Whatsapp-nya, Rabu (17/10/2018).

Robi pun sepakat, atas tuntutan warga GEMUK yang menuntut Bupati Pandeglang, maupun Gubernur Banten untuk turun dari jabatannya. Karena dinilai sudah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi warganya sendiri, terutama dalam memberikan kepastian dan jaminan berusaha, untuk dapat meningkatkan status sosial ekonomi masyarakatnya, melalui peningkatan sarana pra sarana, maupun infrastruktur jalan penghubung, dari sentra produksi ke pasar.

Baca Juga  Pery Hasanudin : APBD Perubahan Tidak Dapat Diperdakan, Terpaksa Harus Perbup

Demikian juga disampaikan Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat HMB Jakarta, Muhammad Faqih, yang meminta pertanggung jawaban pihak yang bersangkutan, untuk segera menangani tindakan represif yang dimotori oleh pemerintah setempat, serta meminta agar tuntun aksi tersebut, agar dapat diapresiasi dengan layak, bukan dengan kekerasan, yang terkesan mempertontonkan sebuah kekuasaan.

“Perlu diketahui, tuntutan dari demonstran ini berdasarkan fakta yang ada, dan anggaran untuk perbaikan jalan yang bermilyar-milyar itu, terkesan tidak pernah jelas peruntukannya, karena ada beberapa jalan yang selama ini tidak tersentuh pembangunan, baik oleh Bupati Irna, maupun oleh Wahidin Halim, sehingga wajar jadinya, bila warga marah dengan melakukan aksi unjuk rasa tersebut,” ungkap Faqih.

Baca Juga  HMI Pandeglang Mengajak Kaum Muda Kembali Ke Masjid

“Artinya, bahwa masyarakat kita sudah cape menunggu progres dari kinerja pemerintah saat ini, baik dari Pemkab Pandeglang maupun Pemprov Banten, yang terkesan selalu menjadikan masyarakat selatan, sebagai sebuah komoditi, dan diperjual belikan kemiskinannya, untuk menarik bantuan, maupun persetujuan penganggaran, namun tidak pernah terbukti hasil dari pembangunannya,” pungkasnya. (Daday).