Kanwil Kemenkumham Banten Gelar Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi JDIH Tahun 2021

by |18 views

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melalui Bidang Hukum menggelar kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021.

Kegiatan ini dilaksanakan guna terciptanya pengelolaan JDIH terpadu dan terintegrasi di Provinsi Banten sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi hukum. Selasa (02/03/2021).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIHN, disebutkan bahwa JDIHN merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Baca Juga  PT. KIEC Gelar Ground Breaking Second Wing The Royale Krakatau

“JDIHN adalah sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan, dengan sudah terintegrasinya informasi hukum di Wilayah Banten akan membantu masyarakat untuk mencari informasi terkait peraturan-peraturan di Daerah Banten,” ungkap Kakanwil.

Kakanwil menambahkan bahwa Untuk di Provinsi Banten sudah terdapat beberapa Informasi Hukum yang sudah terinput kedalam aplikasi JDIH yang sudah terintegrasi dengan JDIHN Pusat yaitu, JDIH Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, JDIH Sekretariat Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Banten, dan JDIH Perguruan Tinggi Universitas Pamulang.

Baca Juga  Lewat Apel, Kalapas Perempuan Tangerang Ajak Petugas Komitmen Bangun Zona Integritas

“Masih ada beberapa aplikasi JDIH di Wilayah Banten yang belum terintegrasi dengan JDIHN Pusat oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat digali informasi mengenai kendala kendala di lapangan serta setiap anggota JDIH dapat bersinergi dan berupaya semaksimal mungkin agar kendala tersebut bisa teratasi sehingga terwujud keseragaman sesuai dengan standar sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum,” kata Agus Toyib, sapaan Akrab Kakanwil Banten.

Baca Juga  Meriahkan HDKD 2020, Lapas Cilegon Sediakan Layanan Kunjungan Online Khusus Edukasi

Lanjutnya, “Dengan memanfaatkan JDIH kita bisa membuat masyarakat sadar akan hukum, jika masyarakat sudah sadar akan hukum maka tingkat kriminalitas juga akan menurun, sering-seringlah melakukan evaluasi apakah informasi hukum yang ada di dalam aplikasi JDIH sudah tertranformasikan dengan baik atau belum ke masyarakat,” pungkasnya.(Dede).