Sosialisasi SipBos Dituding Akal-akalan, Ini Kata Dindik Lebak

by |36 views

FAJARBANTEN. COM – Terkait adanya isu miring mengenai sosialisasi Sistem Pengelolaan Dana Bos (SipBos) hanya sekedar akal-akalan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pihak Disdik Lebak melalui Kasubag Program menampik hal tersebut.

Agus, Kasubag Program Dindik Lebak saat ditemui usai sosialisasi SipBos di SDN Sukamanah menuturkan adanya opini kegiatan tersebut hanya akal-akalan tidak benar, karena menurutnya hal tersebut tuntutan dari pusat sesuai SKB 3 menteri.

“Oh itu tidak benar, kegiatan ini termasuk urgent sifatnya, sosialisasi ini dasarnya Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos dan Permendiknas no 06 tahun 2021 tentang juknis dana bos. Dan ini merupakan hasil SKB 3 menteri, yaitu menteri Menkeu, Mendagri dan Mendikbud,” ujarnya, Senin (05/04/21).

Baca Juga  Marawis Rutan Rangkasbitung Meriahkan Festival Hari Santri Lebak 2019

Dijelaskannya, aplikasi SipBos ini merupakan aplikasi baru yang terintegrasi dengan sistem Informasi lain, dengan adanya SipBos maka Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sudah tidak terpakai.

“Tahun 2021 ini seluruh satuan pendidikan jenjang SD dan SMP harus sudah input perencanaan, penganggaran dan pelaporan ke aplikasi sipbos Keuangan daerah, bagusnya aplikasi ini terintegrasi dan melink dengan 3 kementerian terkait seperti SIPD, aset, dan lainya. Untuk Arkas karena ada sistem terbaru ini, maka sudah tidak terpakai,” papar Agus.

Baca Juga  Banyak SPPT "Tidak Jelas" Para Kepala Desa Maja Soroti Kinerja Bapenda Lebak

Sebelumnya, Aktivis Lebak Selatan, Agus Rusmana mengungkapkan adanya sosialisasi SipBos diduga merupakan akal-akalan pihak tertentu dari Dindik Lebak. Menurut pihaknya, sosialisasi SipBos diduga memberatkan guru dan kepala sekolah, karena harus menyiapkan biaya tertentu untuk sosialisasi tersebut.

“Kalau mau sosialisasi, harusnya narasumber pihak luar yang berkompeten, bukan dari pihak Dinas. Kalau narasumber nya dari pihak dinas, ya itu sudah menjadi tugasnya untuk menyampaikan, tidak perlu ada biaya untuk narasumber untuk menyampaikan, belum lagi kami dengar ada biaya ini itu, dan itu dilakukan berantai se-kabupaten Lebak, bisa dibayangkan kan?,” tukasnya, seminggu yang lalu kepada wartawan.

Baca Juga  Upacara Secara Virtual, SKh Arrafat Peringati Sumpah Pemuda

Terpisah, Bucek sebagai pengamat kebijakan dari Baksel menyayangkan sikap pemerintah jaman sekarang yang cenderung inkonsistensi terhadap suatu kebijakan, program, dalam hal ini aplikasi. Pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan pun dikritisi karena kebijakan yang terlalu cepat berubah-ubah.

“Memang kalau untuk perbaikan bagus, tapi kalau kebijakan terlalu cepat berubah, hal ini akan membingungkan dan memberatkan ditataran bawah yang hanya bisa menjalankan kebijakan. Bukan kali ini saja lho pergantian kebijakan dan program yang sering berubah-ubah, seharusnya, kajian mengenai kebijakan, program, maupun aplikasi bentuknya, dalam perencanaan dan pembuatan sudah matang, sehingga dalam penerapannya dapat berlaku lama,” pungkasnya. (RIJAL)